Penandatanganan MoU dengan Bawaslu

Ketua KI Kaltara hadir dalam Rakornas Bawaslu se Kaltara sekaligus menandatangani MoU dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara

Sidang Ajudikasi Non Litigasi secara Daring

Majelis Komisioner KI Kaltara melaksanakan sidang Pembuktian Sengketa informasi Publik

Focus Group Discussion IKIP 2021 Kalimantan Utara

Komisioner KI Pusat dan Tim IKIP Pusat melaksanakan FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 bersama Pokja IKIP 2021

Sosialisasi Monev KI Kaltara ke Kabupaten/Kota

KI Kalimanan Utara Melaksanakan Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik ke Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara

Sosialisasi Transparansi Dana Desa Provinsi Kaltara

Komisioner KI Kaltara Royan Thohuri, SE menyampaikan Paparan Perki No. 1 Tahun 2018 tentang SLIP Desa

Audiensi KI Pusat dengan Sekjen Kemendagri

Pertemuan Komisi Informasi Pusat dengan Sekretaris Jendral Kemendagri, Hadi Prabowo tentang Penguatan kesekretariatan KI Provinsi

Bimtek Sengketa Penyelesaian Informasi Publik

Komisioner KI Provinsi Kaltara mengikuti Bimtek Penyelesaian Informasi Publik di Semarang, Jawa Tengah



Tuesday, November 23, 2021

Komisi Informasi Mulai Sidangkan Sengketa Informasi Pencemaran Tambang PT.KPUC di Malinau

Tanjung Selor, 24/11/2021Komisi Informasi Kalimantan Utara memulai sidang pemeriksaan awal atas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik terkait informasi hasil investigasi dan hasil uji laboratorium sampel air sungai malinau yang tercemar limbah tambang PT. KPUC, Minggu Tgl 1/12/2021.

Andri selaku Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik tidak hadir dalam sidang pertama sengketa informasi register nomor 002/Reg-PSI/VIII/2021 pada Rabu (24/11) di Ruang Sidang Komisi Informasi Kalimantan Utara, Jalan Rambutan RT.98 Tanjung Selor, Kab Bulungan, Kalimantan Utara.

Dalam suratnya yang ditujukan kepada Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi publik dimaksud melalui Panitera Pengganti, Sugianto Albert, S.Kom., Pemohon mengajukan permohonan penundaan sidang sengketa informasi dikarenakan sedang menjadi wali acara keluarga.

Termohon dalam perkara a quo adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, mengutus 3 orang yang menerima kuasa untuk hadir dalam sidang tersebut.

Tanpa kehadiran Pemohon, sidang pertama sengketa informasi publik yang dipimpin oleh Majelis Komisioner (terdiri dari Jahar Hamid, SH. sebagai ketua, beserta Royan Thohuri, SE. dan Drs. Musnaim, M.Pd. sebagai anggota), tetap dilaksanakan. Menurut Majelis Komisioner, Pemohon dapat memberikan Kuasa kepada pihak lain untuk hadir mewakili Pemohon.

Sidang lanjutan akan dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan awal yang meliputi pemeriksaan kewenangan Komisi Informasi, legal standing Termohon, dan jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik. (roy)

Wednesday, November 3, 2021

LAUNCHING INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Tim Pokja (Kelompok Kerja) Indeks Keterbukaan Infromasi Publik (IKIP) Komisi Informasi (KI) Pusat bersama Tim Pokja KI Provinsi dan Tim Ahli Daerah serta Tim Ahli Nasional telah berhasil menganalisis rekapitulasi nilai IKIP dari 34 Provinsi seluruh Indonesia dalam Forum Dewan Penyelia Nasional (NAC Forum/National Assesment Council). Hasil NAC Forum Informan Ahli (IA) sebagai sarana untuk analisis hasil penilaian IKIP 2021 penetapkan nilai IKIP secara Nasional Tahun 2021 sebesar 71,37 yang diumumkan secara resmi oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana bersama Penanggungjawab IKIP KI Pusat Romanus Ndau Lendong di Hotel Novotel Suites Yogyakarta, Senin (01/11/2021)

Pengumuman resmi nilai IKIP 2021 diawali dengan Diskusi Panel menghadirkan Narasumber Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono materi “Pemaparan Komitmen Implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Pembangunan Indonesia”. Gaudiens Suhardi (Pemred Media Indonesia) materi “ Pemaparan Pentingnya Peranan Media dalam Literasi Keterbukaan Informasi Publik”, Prof. Ir. Panut Mulyono (Rektor UGM) materi “Pemaparan Pentingnya IKIP dalam Dunia Pendidikan”, dan Tim Ahli IKIP Yosep Adi P materi “Pemaparan Isu-Isu Temuan IKIP 2021” dengan Moderator Sri Surani (Anggota KI DIY).

Ketua KI Pusat Gede Narayana menyampaikan bahwa persiapan dan pelaksanaan IKIP 2021 yang berlangsung selama satu tahun di masa pandemic Covid-19 telah berhasil menetapkan IKIP secara nasional untuk pertama kalinya sejak 11 tahun pelaksanaan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP disahkan 2008, dijalankan 2010) di tanah air. Disampaikan bahwa adanya hasil IKIP Nasional 202I maka dapat diketahui secara jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Berdasarkan nilai IKIP Nasional 2021 sebesar 71,37, ia mengatakan angka itu menunjukkan hasil pelaksanaan KIP secara nasional berada pada kondisi level sedang. Menurutnya, nilai IKIP Nasional merupakan hasil analisis dari penilaian 312 Informan Ahli (IA) 34 Provinsi yang memberikan indeks 72,60 dan hasil penilaian 17 IA Nasional yang memberikan indeks 68,54, penilaian IKIP Nasional 2021 merupakan gambaran pelaksanaan KIP selama tahun 2020 dari bulan Januari hingga Desember.

Ia melanjutkan bahwa, dengan adanya nilai IKIP 2021 dapat memudahkan bagi stakeholder dalam mengevaluasi pelaksanaan KIP yang telah dijalankan oleh BP maupun masyarakat pengguna Informasi Publik.”Selain itu, nilai IKIP 2021 ini dapat menjadi catatan dan rekam jejak dalam proses pengawalan KIP di Indonesia serta akan menjadi penguatan terhadap tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan KIP,” katanya menegaskan.

Ditambahkannya bahwa Program IKIP ini merupakan program prioritas KI Pusat yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2019-2024. Sehingga meski ditengah masa pandemic, menurutnya KI Pusat terus berupaya melaksanakan Program IKIP , apalagi sejak 12 tahun berdiri, KI Pusat baru dapat menetapkan IKIP untuk memotret secara keseluruhan tentang pelaksanaan KIP di Indonesia.

Namun menurutnya, untuk program monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengukur kepatuhan BP terhadap UU KIP telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan hasil monev tersebut dijadikan data awal untuk melengkapi penyusunan IKIP ini. Jika mengikuti pola pelaksanaan monev maka pelaksanaan IKIP juga bisa menjadi program tahunan KI Pusat.

Sementara Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat Romanus Ndau Lendong selaku penanggungjawab pelaksanaan IKIP 2021 mengapresiasi hasil nilai IKIP untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berada diatas nilai rata-rata nasional. Menurutnya nilai IKIP Provinsi DIY mencapai 76,59, nilai ini diatas rata-rata IKIP nasional sebesar 71,37.

Disampaikannya, nilai untuk tiga dimensi IKIP, DIY juga berada diatas nilai rata-rata nasional, seperti nilai dimensi Fisik Politik 75,41 sementara nilai nasional hanya 70,66, dimensi Ekonomi DIY 74,75 nasional 68,53, dan dimensi Hukum DIY 79,16 nasional 74,39 sehingga secara keseluruhan nilai IKIP DIY berada diatas nilai IKIP Nasional.

Secara umum ia menyatakan pelaksanaan IKIP telah mengukur tiga aspek penting secara bersamaan. Pertama, menurutnya, dapat mengukur kepatuhan BP terhadap UU KIP (obligation to tell), kedua mengukur persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan BP terhadap putusan sengketa Informasi Publik di KI untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information).

Ia menyampaikan bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. “Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya,” tegasnya.

Bahkan menurutnya, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. “Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan BP lainnya, serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik,” katanya meyakinkan.

Ditambahkannya, bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Dengan demikian, pemerintah harus transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan BP yang baik.

Dalam laporannya, Sekretaris KI Pusat Munzaer menyampaikan bahwa kegiatan launching IKIP bertujuan, pertama untuk tersosialisasikannya hasil IKIP 2021. Kedua, tergambarkannya data kualitatif dan kuantitatif IKIP 2021, dan ketiga tereksposnya isu-isu temuan hasil pengolahan data IKIP. 

Rakornas ke-12 Komisi Informasi se Indonesia



Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara hadir pada Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) ke-12 KI Se-Indonesia, Kamis (28/10/2021).

Bersama dengan KI Provinsi, KI Kabupaten, dan KI Kota seluruh Indonesia yang diwakili oleh Ketua KI Kaltara, Mohamad Isya dan Koordinator Bidang ASE, Royan Thohuri, SE. Hal ini dikarenakan masih dalam masa pandemi sehingga terdapat pembatasan peserta dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan diawali dengan seminar nasional pemulihan ekonomi bertitel “Pemulihan Ekonomi Melalui Keterbukaan Informasi Publik Menuju Indonesia Maju dan Sejahtera” . Narasumber seminar ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate diwakili oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen) Kemenkominfo Usman Kansong, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Yuliot dan Ketua Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi.

Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana menyatakan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) harus sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

Gede Narayana mengharapkan rakornas dapat merumuskan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan KIP untuk pemulihan ekonomi nasional. “Rakornas juga diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah setrategis optimalisasi pelaksanaan KIP dan action plan penyediaan dan penyebarluasan informasi oleh badan publik yang berdampak bagi pemulihan ekonomi nasional,” katanya menjelaskan.


Menurutnya, sejak pandemi Covid-19 melanda tanah air, ditemukan banyak terjadi anomaly dan kesenjangan Informasi Publik yang disinyalir disebabkan oleh kurangnya informasi resmi dari Badan Publik (BP). Ia mengatakan ketidakcukupan informasi itu berdampak pada transmisi informasi yang kurang tepat, padahal berdasarkan Undang-Undang 14/2002 tentang KIP, informasi yang disampaikan oleh BP harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Disampaikannya bahwa dengan mempertimbangkan hak atas informasi yang sangat penting bagi masyarakat serta untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dengan publik maka kewajiban pemerintah melalui setiap BP untuk pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik. Tersedianya Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, maka menurutnya Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemic Covid-19.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan KIP berdasarkan prinsip akuntabilitas, aksesibilitas, transparansi dan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik dapat meningkatkan kepercayaan publik. Pada akhirnya, menurut ia KIP dapat menjadikan Indonesia maju dan sejahtera.

Sementara dalam laporannya, Sekretaris KI Pusat Munzaer menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakornas ke-12 merupakan even akbar tahunan yang diawali dengan seminar nasional pada hari pertama dan rakonas di hari kedua melibatkan KI Se-Indonesia. Sementara pada seminar nasional menurutnya selain KI Se-Indonesia juga mengundang seluruh BP terdiri dari tujuh kategori, BP Kementerian, BUMN, PTN, LNS, LN-LPNK, Pemprov, dan Parpol.

Dirjen IKP Kemenkominfo RI Usman Kansong yang menyampaikan Keynote Speech mewakili Menkominfo, mengatakan KI dan Kemenkominfo memiliki peran penting

dalam menjaga arus informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Ia meminta kepada publik (masyarakat pengguna informasi) dapat mengakses informasi yang tersedia dari sumber informasi resmi yang layak untuk dipercaya terutama dari website resmi BP (Official Website).

Untuk itu, ia meminta Rakornas ke-12 KI Se-Indonesia 2021 ini dapat merumuskan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan KIP untuk menekan penyebaran informasi hoaks secara nasional. Sekaligus menurutnya, rakornas dapat merumuskan langkah-langkah strategis pelaksanaan KIP untuk optimalisasi pemulihan ekonomi di masa pandemic covid-19.

Thursday, September 23, 2021

KI Kaltara Adakan Sosialisasi Monev Badan Publik

Dalam rangka memotret tingkat pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara, Komisi Informasi Kaltara melaksanakan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Utama Kabupaten/Kota se Kaltara.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara beruntun sejak Tanggal 6 September s.d 17 September 2021 dimulai dari Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.


Wakil Ketua KI Kaltara Drs. Abdul Wahab, M.Si. mengatakan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berusaha semaksimal mungkin agar dapat memberikan pendampingan kepada  Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana perintah dari Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Lebih lanjut Abdul Wahab menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan monev untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir.

Sementara itu, Ketua Bidang Kelembagaan KI Kaltara Drs. Musnaim, M.Pd. selaku koordinator monev memaparkan bahwa monev dilaksanakan dengan menggunakan metode self assessment dengan mengisi kuisioner yang telah dikirimkan kepada OPD terkait dan dilanjutkan paparan secara virtual. "Penilaian monev KI Kaltara secara terukur, yaitu menggunakan metode penilaian secara kuantitatif sesuai dengan pembobotan nilai yang menghasilkan nilai matematis dan didukung dengan data dan sesuai dengan keadaan sebenarnya"ujar Musnaim. 

Sosialisasi monev tersebut merupakan langkah awal Komisi Informasi Kaltara untuk memberikan penjelasan terkait instrumen-instrumen penilaian monev dan metode pengambilan nilai. (roy)

Wednesday, July 14, 2021

Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik, KI Kaltara adakan MOU dengan Bawaslu


Tarakan – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi kepada publik melaksanakan penandatanganan MOU dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).(13/7/2021)

Diharapkan dengan adanya penandatanganan MOU dapat memberikan semangat baru dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat kaltara khususnya terkait Pemilu dan Pemilihan sebagaimana yang diamanatkan dalam Perki Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Melalui MOU (Memorandum Of Understanding) ini juga Bawaslu Kaltara berkomitmen akan memberikan pelayanan informasi secara maksimal kepada publik dan menjalin kerja sama kepada Komisi Informasi Kaltara dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka pengawalan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.


Salah satu tujuan utama Komisi Informasi Kaltara menjalin kerja sama dengan Bawaslu Kaltara adalah Mewujudkan Badan Publik  yang informatif dan transparan serta akuntabel dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

Penandatanganan MOU yang dilaksanakan di SwissBell Hotel Tarakan ini di rangkaikan dengan kegiatan Rakoor Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-kaltara sekaligus menghadirkan Tenaga Ahli Humas dan Hubal dari Bawaslu Ri.

Dalam kegiatan tersebut di hadiri oleh Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat Bawaslu Kaltara, Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltara dan Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kaltara Sebagai Peserta.