Penandatanganan MoU dengan Bawaslu

Ketua KI Kaltara hadir dalam Rakornas Bawaslu se Kaltara sekaligus menandatangani MoU dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara

Sidang Ajudikasi Non Litigasi secara Daring

Majelis Komisioner KI Kaltara melaksanakan sidang Pembuktian Sengketa informasi Publik

Focus Group Discussion IKIP 2021 Kalimantan Utara

Komisioner KI Pusat dan Tim IKIP Pusat melaksanakan FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 bersama Pokja IKIP 2021

Sosialisasi Monev KI Kaltara ke Kabupaten/Kota

KI Kalimanan Utara Melaksanakan Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik ke Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara

Sosialisasi Transparansi Dana Desa Provinsi Kaltara

Komisioner KI Kaltara Royan Thohuri, SE menyampaikan Paparan Perki No. 1 Tahun 2018 tentang SLIP Desa

Audiensi KI Pusat dengan Sekjen Kemendagri

Pertemuan Komisi Informasi Pusat dengan Sekretaris Jendral Kemendagri, Hadi Prabowo tentang Penguatan kesekretariatan KI Provinsi

Bimtek Sengketa Penyelesaian Informasi Publik

Komisioner KI Provinsi Kaltara mengikuti Bimtek Penyelesaian Informasi Publik di Semarang, Jawa Tengah



Friday, July 22, 2022

KI Kaltara laksanakan sidang pemeriksaan awal

 


TanjungSelor, Kaltara. Secara marathon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan persidangan penyelesaian sengketa informasi publik selama dua hari berturut-turut. Pada hari Kamis, 21/7/2022, Komisi Informasi Kalimantan Utara menyidangkan 3 (tiga) register sengketa dengan Termohon Dinas ESDM Kalimantan Utara, Bappeda dan Litbang Kalimantan Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara.

Lanjut pada hari berikutnya, Jumat 22/7/2022 dilaksanakan sidang dengan Termohon Badan Pertanahan Kabupaten Nunukan. Adapun informasi yang dimohonkan berupa Hak Guna Usaha (HGU) beberapa perusahaan di Kabupaten Nunukan.

Ketua Majelis Komisioner dalam sidang tersebut, Royan Thohuri,SE. Dalam keterangannya menyampaikan agenda sidang adalah pemeriksaan awal untuk memeriksa terkait kewenangan KI Kaltara, legal standing Pemohon dan Termohon dan jangka waktu permohonan.

Thursday, June 30, 2022

Sidang Pembacaan Putusan KI Kaltara

 


Setelah beberapa waktu tertunda karena pandemi, akhirnya sengketa informasi publik 3 register sengketa dibacakan putusannya, pada Tanggal 28, 29 dan 30 Juni bertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor.

Sidang pembacaan putusan Register 001/2019 antara Pemohon Lalingka Kaltara dengan Termohon PPID Utama Pemprov Kaltara, Register 002/2019 dengan Pemohon Niko Ruru dengan Termohon Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara dan Register 003/2019 antara Lalingka Kaltara dengan PPID Utama Pemprov Kaltara, dilakukan secara Daring yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon.

Permohonan penyelesaian sengketa melalui KI Kaltara tersebut di antaranya tidak ditanggapinya permintaan informasi dan tanggapan yang diterima tidak semestinya. Untuk itu pemohon Ni Made Sudani melaporkan sengketa informasi ini ke Komisi Informasi.





Sunday, June 26, 2022

KI Kaltara Gelar FGD IKIP 2022

 



Tanjung Selor, Kaltara. Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Arya Sandhiyudha hadir pada Focus Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalimantan Utara Tahun 2022, Jumat 24/6/22.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Crown Tanjung Selor ini telah dilaksanakan sejak Tahun 2021 merupakan program prioritas Komisi Informasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024.

Dalam FGD kali ini Arya menyampaikan, bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik akan menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information) yang tertuang dalam 3 dimensi yakni lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum yang terwujud dalam 85 indikator pertanyaan.



Sementara itu, Ketua Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Isya mengemukakan, hasil penilaian ini dilakukan dengan selektif dan objektif. Melalui hasil survei dengan Informan Ahli Provinsi Kalimantan Utara, Tim Pokjda Kalimantan Utara bekerja maksimal dalam memuat data-data yang akan ditampilkan dihadapan Informan Ahli yang telah ditunjuk serta menyusun laporan penyusunan IKIP Kalimantan Utara Tahun 2022.

Tuesday, November 23, 2021

Komisi Informasi Mulai Sidangkan Sengketa Informasi Pencemaran Tambang PT.KPUC di Malinau

Tanjung Selor, 24/11/2021Komisi Informasi Kalimantan Utara memulai sidang pemeriksaan awal atas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik terkait informasi hasil investigasi dan hasil uji laboratorium sampel air sungai malinau yang tercemar limbah tambang PT. KPUC, Minggu Tgl 1/12/2021.

Andri selaku Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik tidak hadir dalam sidang pertama sengketa informasi register nomor 002/Reg-PSI/VIII/2021 pada Rabu (24/11) di Ruang Sidang Komisi Informasi Kalimantan Utara, Jalan Rambutan RT.98 Tanjung Selor, Kab Bulungan, Kalimantan Utara.

Dalam suratnya yang ditujukan kepada Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi publik dimaksud melalui Panitera Pengganti, Sugianto Albert, S.Kom., Pemohon mengajukan permohonan penundaan sidang sengketa informasi dikarenakan sedang menjadi wali acara keluarga.

Termohon dalam perkara a quo adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, mengutus 3 orang yang menerima kuasa untuk hadir dalam sidang tersebut.

Tanpa kehadiran Pemohon, sidang pertama sengketa informasi publik yang dipimpin oleh Majelis Komisioner (terdiri dari Jahar Hamid, SH. sebagai ketua, beserta Royan Thohuri, SE. dan Drs. Musnaim, M.Pd. sebagai anggota), tetap dilaksanakan. Menurut Majelis Komisioner, Pemohon dapat memberikan Kuasa kepada pihak lain untuk hadir mewakili Pemohon.

Sidang lanjutan akan dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan awal yang meliputi pemeriksaan kewenangan Komisi Informasi, legal standing Termohon, dan jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik. (roy)

Wednesday, November 3, 2021

LAUNCHING INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Tim Pokja (Kelompok Kerja) Indeks Keterbukaan Infromasi Publik (IKIP) Komisi Informasi (KI) Pusat bersama Tim Pokja KI Provinsi dan Tim Ahli Daerah serta Tim Ahli Nasional telah berhasil menganalisis rekapitulasi nilai IKIP dari 34 Provinsi seluruh Indonesia dalam Forum Dewan Penyelia Nasional (NAC Forum/National Assesment Council). Hasil NAC Forum Informan Ahli (IA) sebagai sarana untuk analisis hasil penilaian IKIP 2021 penetapkan nilai IKIP secara Nasional Tahun 2021 sebesar 71,37 yang diumumkan secara resmi oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana bersama Penanggungjawab IKIP KI Pusat Romanus Ndau Lendong di Hotel Novotel Suites Yogyakarta, Senin (01/11/2021)

Pengumuman resmi nilai IKIP 2021 diawali dengan Diskusi Panel menghadirkan Narasumber Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono materi “Pemaparan Komitmen Implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Pembangunan Indonesia”. Gaudiens Suhardi (Pemred Media Indonesia) materi “ Pemaparan Pentingnya Peranan Media dalam Literasi Keterbukaan Informasi Publik”, Prof. Ir. Panut Mulyono (Rektor UGM) materi “Pemaparan Pentingnya IKIP dalam Dunia Pendidikan”, dan Tim Ahli IKIP Yosep Adi P materi “Pemaparan Isu-Isu Temuan IKIP 2021” dengan Moderator Sri Surani (Anggota KI DIY).

Ketua KI Pusat Gede Narayana menyampaikan bahwa persiapan dan pelaksanaan IKIP 2021 yang berlangsung selama satu tahun di masa pandemic Covid-19 telah berhasil menetapkan IKIP secara nasional untuk pertama kalinya sejak 11 tahun pelaksanaan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP disahkan 2008, dijalankan 2010) di tanah air. Disampaikan bahwa adanya hasil IKIP Nasional 202I maka dapat diketahui secara jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Berdasarkan nilai IKIP Nasional 2021 sebesar 71,37, ia mengatakan angka itu menunjukkan hasil pelaksanaan KIP secara nasional berada pada kondisi level sedang. Menurutnya, nilai IKIP Nasional merupakan hasil analisis dari penilaian 312 Informan Ahli (IA) 34 Provinsi yang memberikan indeks 72,60 dan hasil penilaian 17 IA Nasional yang memberikan indeks 68,54, penilaian IKIP Nasional 2021 merupakan gambaran pelaksanaan KIP selama tahun 2020 dari bulan Januari hingga Desember.

Ia melanjutkan bahwa, dengan adanya nilai IKIP 2021 dapat memudahkan bagi stakeholder dalam mengevaluasi pelaksanaan KIP yang telah dijalankan oleh BP maupun masyarakat pengguna Informasi Publik.”Selain itu, nilai IKIP 2021 ini dapat menjadi catatan dan rekam jejak dalam proses pengawalan KIP di Indonesia serta akan menjadi penguatan terhadap tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan KIP,” katanya menegaskan.

Ditambahkannya bahwa Program IKIP ini merupakan program prioritas KI Pusat yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2019-2024. Sehingga meski ditengah masa pandemic, menurutnya KI Pusat terus berupaya melaksanakan Program IKIP , apalagi sejak 12 tahun berdiri, KI Pusat baru dapat menetapkan IKIP untuk memotret secara keseluruhan tentang pelaksanaan KIP di Indonesia.

Namun menurutnya, untuk program monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengukur kepatuhan BP terhadap UU KIP telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan hasil monev tersebut dijadikan data awal untuk melengkapi penyusunan IKIP ini. Jika mengikuti pola pelaksanaan monev maka pelaksanaan IKIP juga bisa menjadi program tahunan KI Pusat.

Sementara Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat Romanus Ndau Lendong selaku penanggungjawab pelaksanaan IKIP 2021 mengapresiasi hasil nilai IKIP untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berada diatas nilai rata-rata nasional. Menurutnya nilai IKIP Provinsi DIY mencapai 76,59, nilai ini diatas rata-rata IKIP nasional sebesar 71,37.

Disampaikannya, nilai untuk tiga dimensi IKIP, DIY juga berada diatas nilai rata-rata nasional, seperti nilai dimensi Fisik Politik 75,41 sementara nilai nasional hanya 70,66, dimensi Ekonomi DIY 74,75 nasional 68,53, dan dimensi Hukum DIY 79,16 nasional 74,39 sehingga secara keseluruhan nilai IKIP DIY berada diatas nilai IKIP Nasional.

Secara umum ia menyatakan pelaksanaan IKIP telah mengukur tiga aspek penting secara bersamaan. Pertama, menurutnya, dapat mengukur kepatuhan BP terhadap UU KIP (obligation to tell), kedua mengukur persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan BP terhadap putusan sengketa Informasi Publik di KI untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information).

Ia menyampaikan bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. “Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya,” tegasnya.

Bahkan menurutnya, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. “Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan BP lainnya, serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik,” katanya meyakinkan.

Ditambahkannya, bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Dengan demikian, pemerintah harus transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan BP yang baik.

Dalam laporannya, Sekretaris KI Pusat Munzaer menyampaikan bahwa kegiatan launching IKIP bertujuan, pertama untuk tersosialisasikannya hasil IKIP 2021. Kedua, tergambarkannya data kualitatif dan kuantitatif IKIP 2021, dan ketiga tereksposnya isu-isu temuan hasil pengolahan data IKIP.