Audiensi dengan Gubernur Kalimantan Utara

Komisioner KI Provinsi Kaltara bersama Kepala Diskominfo melaksanakan Audiensi dengan Gubernur Kaltara

Diskusi Bersama Gubernur Kalimantan Utara

Pengarahan dari Gubernur Kalimantan Utara saat Audiensi Komisioner KIP Kaltara

Rakernis Komisi Informasi ke 9

Ketua Komisi Informasi Kalimantan Utara menghadiri Rakernis KI ke 9 di Bogor, Jawa Barat

Sosialisasi Transparansi Dana Desa Provinsi Kaltara

Komisioner KI Kaltara Royan Thohuri, SE menyampaikan Paparan Perki No. 1 Tahun 2018 tentang SLIP Desa

Audiensi KI Pusat dengan Sekjen Kemendagri

Pertemuan Komisi Informasi Pusat dengan Sekretaris Jendral Kemendagri, Hadi Prabowo tentang Penguatan kesekretariatan KI Provinsi

Bimtek Sengketa Penyelesaian Informasi Publik

Komisioner KI Provinsi Kaltara mengikuti Bimtek Penyelesaian Informasi Publik di Semarang, Jawa Tengah


Thursday, September 23, 2021

KI Kaltara Adakan Sosialisasi Monev Badan Publik

Dalam rangka memotret tingkat pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara, Komisi Informasi Kaltara melaksanakan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Utama Kabupaten/Kota se Kaltara.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara beruntun sejak Tanggal 6 September s.d 17 September 2021 dimulai dari Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.


Wakil Ketua KI Kaltara Drs. Abdul Wahab, M.Si. mengatakan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berusaha semaksimal mungkin agar dapat memberikan pendampingan kepada  Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana perintah dari Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Lebih lanjut Abdul Wahab menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan monev untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir.

Sementara itu, Ketua Bidang Kelembagaan KI Kaltara Drs. Musnaim, M.Pd. selaku koordinator monev memaparkan bahwa monev dilaksanakan dengan menggunakan metode self assessment dengan mengisi kuisioner yang telah dikirimkan kepada OPD terkait dan dilanjutkan paparan secara virtual. "Penilaian monev KI Kaltara secara terukur, yaitu menggunakan metode penilaian secara kuantitatif sesuai dengan pembobotan nilai yang menghasilkan nilai matematis dan didukung dengan data dan sesuai dengan keadaan sebenarnya"ujar Musnaim. 

Sosialisasi monev tersebut merupakan langkah awal Komisi Informasi Kaltara untuk memberikan penjelasan terkait instrumen-instrumen penilaian monev dan metode pengambilan nilai. (roy)

Wednesday, July 14, 2021

Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik, KI Kaltara adakan MOU dengan Bawaslu


Tarakan – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi kepada publik melaksanakan penandatanganan MOU dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).(13/7/2021)

Diharapkan dengan adanya penandatanganan MOU dapat memberikan semangat baru dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat kaltara khususnya terkait Pemilu dan Pemilihan sebagaimana yang diamanatkan dalam Perki Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Melalui MOU (Memorandum Of Understanding) ini juga Bawaslu Kaltara berkomitmen akan memberikan pelayanan informasi secara maksimal kepada publik dan menjalin kerja sama kepada Komisi Informasi Kaltara dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka pengawalan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.


Salah satu tujuan utama Komisi Informasi Kaltara menjalin kerja sama dengan Bawaslu Kaltara adalah Mewujudkan Badan Publik  yang informatif dan transparan serta akuntabel dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

Penandatanganan MOU yang dilaksanakan di SwissBell Hotel Tarakan ini di rangkaikan dengan kegiatan Rakoor Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-kaltara sekaligus menghadirkan Tenaga Ahli Humas dan Hubal dari Bawaslu Ri.

Dalam kegiatan tersebut di hadiri oleh Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat Bawaslu Kaltara, Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltara dan Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kaltara Sebagai Peserta.

Monday, May 3, 2021

Focus Group Discussion IKIP Kaltara



Komisi Informasi Kalimantan Utara  menggelar  Focus Group Discussion (FGD) Daerah dalam rangka penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2021 yang dilaksanakan pada hari  Senin, 3 Mei 2021 di Hotel Crown, Tanjung Selor.

Arief Adi Kuswardono, Komisioner KI Pusat memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi.  Rangkaian proses IKIP ini sudah berjalan diawali dengan membentuk POKJA Daerah Kaltara yang terdiri dari Ketua dan 4 komisioner KI Kaltara yakni Drs. H Abdul Wahab, M.Si., Jahar Hamid, SH., Drs. Musnaim, M.Pd., Royan Thohuri, SE. dan 2 dari kalangan eksternal yaitu ditunjuk Agus Sutanto dan Laili Muharrimah.



Ketua KI Kaltara, Mohamad Isya juga turut menyampaikan pengantar berkaitan tahapan pelaksanaan IKIP 2021 di Provinsi Kaltara dan memperkenalkan peserta yang hadir terdiri POKJA Daerah Kalimantan Utara, juga 9 orang Informan Ahli.

Pelaksanaan IKIP 2021 ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, Komisi Informasi Pusat diamanatkan untuk mengawal 3 Program Prioritas Pemerintah salah satunya ialah Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Indonesia.



IKIP ini merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Provinsi di Indonesia dalam rangka mewujudkan good governance, pelayanan publik yang berkualitas dan pencegahan potensi terjadinya korupsi.

Acara dilanjutkan sesi diskusi terhadap 85 sub indikator IKIP bersama para narasumber Informan Ahli dipandu oleh Anton, Tim Ahli IKIP. 

Thursday, April 29, 2021

KI Kaltara hadiri FGD IKP 2021


TARAKAN,  Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Kalimantan Utara, Dewan Pers dan didukung Sucofindo menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2021 di Paradise Hotel by D'Calia pada hari Kamis (29/4/2021) mulai pukul 13.00 WIB sampai 18.00 WIB.

Acara tersebut dibuka oleh Anggota Dewan Pers Pusat Jamalul Insan yang memberikan paparan tentang Indeks Kemerdekaan Pers dan dilanjutkan diskusi Informan Ahli dengan moderator DR. Impron, Dosen dan Peneliti IPB Bogor.

Satu bulan sebelumnya, Dewan Pers telah melakukan survei dengan melakukan wawancara tatap muka  dan daring kepada sejumlah Informan Ahli di wilayah Kalimantan Utara.

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) sepanjang bulan Januari hingga Desember tahun 2020 yang dilakukan oleh Dewan Pers, bertujuan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan-perbaikan.

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Royan Thohuri, SE, Salah satu Informan Ahli IKP 2021 Kaltara, menyambut baik Focus Group Discussion yang diinisiasi Dewan Pers dan Sucofindo tersebut.

Menurut Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KI Kaltara ini, perhatian pemerintah maupun lembaga wartawan dan jurnalis terhadap pewarta ini masih minim. dibuktikan dengan tingkat nilai rerata yang terus merosot tiap tahunnya.

"secara umum hasil survei mengalami peningkatan, namun ada beberapa indikator yang perlu perhatian khusus untuk dilakukan perbaikan" ujarnya.



Dalam acara FGD tersebut dihadiri oleh 12 orang Informan Ahli di Kaltara yang berasal dari berbagai organisasi wartawan dan instansi pemerintah serta stake holder lainnya. 

Tuesday, January 12, 2021

KI Kaltara Pindah Kantor


Tanjung Selor, Kantor sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya beralamat di Jalan P.Tendean RT.11 RW.4 No.31 Tanjung Selor, Kalimantan Utara kini berpindah ke Jalan Rambutan RT.98 No.12 Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor.

Hal ini dalam upaya untuk mempercepat koordinasi dengan badan publik karena lokasi kantor baru tersebut tidak jauh dari Gedung Gabungan Dinas Pemprov dan Kantor Gubernur Kalimantan Utara.

Komisi Informasi Kalimantan Utara siap menerima badan publik yang ingin berkoordinasi terkait Implmentasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik baik itu dengan datang langsung ke sekretariat maupun melalui email/whatsapp.

Email: kiprovkaltara@gmail.com, FB @kipkaltara
web : www.kipkaltara.or.id
HP/WA
Mohamad Isya (Ketua) : 08125329157
Drs. Abdul Wahab, M.Si. (Wakil Ketua) : 0811599279
Jahar Hamid, SH. (Bid PSI) : 08125878232
Royan Thohuri, SE. (Bid ASE) : 082157568154