Audiensi dengan Gubernur Kalimantan Utara

Komisioner KI Provinsi Kaltara bersama Kepala Diskominfo melaksanakan Audiensi dengan Gubernur Kaltara

Diskusi Bersama Gubernur Kalimantan Utara

Pengarahan dari Gubernur Kalimantan Utara saat Audiensi Komisioner KIP Kaltara

Rakernis Komisi Informasi ke 9

Ketua Komisi Informasi Kalimantan Utara menghadiri Rakernis KI ke 9 di Bogor, Jawa Barat

Sosialisasi Transparansi Dana Desa Provinsi Kaltara

Komisioner KI Kaltara Royan Thohuri, SE menyampaikan Paparan Perki No. 1 Tahun 2018 tentang SLIP Desa

Audiensi KI Pusat dengan Sekjen Kemendagri

Pertemuan Komisi Informasi Pusat dengan Sekretaris Jendral Kemendagri, Hadi Prabowo tentang Penguatan kesekretariatan KI Provinsi

Bimtek Sengketa Penyelesaian Informasi Publik

Komisioner KI Provinsi Kaltara mengikuti Bimtek Penyelesaian Informasi Publik di Semarang, Jawa Tengah

Surat Edaran KI Kaltara tentang Covid-19

Surat Edaran Gubernur Kaltara Tentang Covid-19

Surat Edaran KI Pusat Tentang Covid-19

Wednesday, July 8, 2020

Diskusi Pemyelesaian Sengketa Informasi Polda Kaltara


Tanjung Selor, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Mohamad Isya menjadi narasumber dalam Diskusi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang digelar oleh Divhumas Mabes Polri yang digelar di Hotel Luminor, Tanjung Sektor, Kalimantan Utara, Rabu (8/7/2020).
Kapolda Kaltara Irjen Pol Drs. Indrajit, S.H. membuka langsung kegiatan tersebut. Hadir pula Wakapolda Kaltara, Komisioner KI Kaltara dan pejabat Polda Kaltara juga turut hadir.
Ketua Tim Divhumas Polri Kombes Pol Drs. Tjahjono menyampaikan tujuan Diskusi tersebut untuk memberikan edukasi tentang penyelesaian sengketa informasi bila terjadi keberatan dan sengketa di Komisi Informasi.
Peserta diskusi penyelesaian sengketa informasi ini sebanyak 45 orang yang terdiri dari PPID dan Atasan PPID Satker Polda Kaltara serta Kasubag Humas Polres Jajaran Polda Kaltara beserta atasan PPID (KabagOps), Kasihumas Polsek Kota serta anggota Bidhumas Polda Kaltara.
Ketua KI Kaltara, dalam paparannya mennyampaikan Polri sebagai badan publik juga wajib menyiapkan informasi yang dibutuhkan masyarakat berupa daftar informasi publik (DIP) dan Informasi yang dikecualikan yang disertai dengan penetapan Uji Konsekuensi.
Polri dalam hal ini sebagai Badan Publik wajib memberikan serta membuka akses bagi setiap pemohon Informasi sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terang Isya.
Kabag Anev Biro PID Divhumas Polri Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno yang juga sebagai narasumber turut memberikan materi peran Humas Polri dalam keterbukaan informasi.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), telah mengamanatkan badan publik termasuk Polri untuk memberikan layanan informasi. Antara lain menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya. Baik secara berkala, serta merta, maupun setiap saat kepada masyarakat ataupun badan hukum yang membutuhkan informasi dengan prinsip mudah, cepat dan murah” ujarnya
Acara diskusi ini merupakan sosialisasi sekaligus bimtek tentang keterbukaan informasi publik yang mencakup pelayanan informasi publik serta penyelesaian sengketa informasi apabila terjadi keberatan dan sengketa di Komisi Informasi. Kegiatan diskusi ini tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana aturan pemerintah.(roy)

Thursday, June 18, 2020

Peran Komisi Informasi ditengah Pandemi


Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia, Gede Narayana meminta dengan adanya wabah atau pandemi Covid-19, tidak  memengaruhi kualitas pelayanan informasi publik.
Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang dilaksankan secara virtual, Kamis (18/06/2020).
Dibuka oleh Staf Ahli Menteri bidang Pelayanan Publik Kemendagri, Yusharto Huntoyungo. Dengan menghadirkan narasumber Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, dan Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana.
Kegiatan yang juga diikuti oleh Ketua Komisioner KI Kaltara Mohamad Isya dan Anggota Bidang ASE Royan Thohuri tersebut dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah khususnya pengaduan dan permohonan informasi terkait penanganan Covid-19.
Gede menyampaikan, saat ini beberapa program telah dilaksanakan oleh Komisi Informasi dalam menyikapi pandemi Covid-19 dimana masyarakat berhak mendapatkan informasi publik terkait Pandemi Covid-19 sebagaimana yang dijaminkan dalam UUD 1945 Pasal 28f.
Diantara peran Komisi Informasi adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19. Selain itu Komisi Informasi juga melakukan monitoring dan evaluiasi serta asessment terhadap badan publik, pemerintah daerah dan Gugus Tugas terkait penanganan pandemi Covid-19.
Dalam kegiatan Monev Tahun 2019 secara umum partisipasi pemerintah daerah mengalami peningkatan walaupun masih ada beberapa daerah yang menyandang “cukup informatif” dan “tidak informatif”. Namun hal ini jangan dijadikan beban pemerintah daerah karena kriteria penilaian berbasis UU KIP dan peraturan lainnya.
“Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan Komisi Informasi agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, Komisi Informasi dan Pemerintah daerah agar memiliki “frame” yang sama sehingga kepercayaan publik meningkat” ujar Gede.
“Monev badan publik bukanlah kontestasi, namun intinya bagaimana transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik” imbuhnya
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Mohamad Isya saat dikonfirmasi mengatakan saat ini Komisi Informasi selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dan jajaran terkait. Hal ini disamping untuk implementasi UU KIP di daerah juga untuk menghindari berita-berita sumir/hoax yang tersebar dimasyarakat.
“Di masa pandemi ini banyak berita-berita hoax yang justru memperkeruh suasana ditengah kesulitan ekonomi masyarakat, untuk itu masyarakat diharap menggalli informasi dari sumber yang terpercaya” kata isya. (roy)

Tuesday, June 2, 2020

Menuju Transparansi Era New Normal

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Mohammad Isya meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk bisa lebih terbuka menyampaikan informasi terkait penanganan kasus Corona atau Covid-19. Keterbukaan informasi dianggap penting bagi masyarakat yang akan menjalani hidup tatanan baru atau new normal.
Pemerintah atau badan publik terkait sebaiknya bisa memberi tahu masyarakat soal zona wilayah mana saja yang masuk ke dalam kategori hijau, kuning, bahkan merah. Dalam menjalani hidup new normal tentu pengetahuan akan bahaya Covid-19 di setiap wilayah sangat penting diketahui masyarakat.
Mencontoh Provinsi Jawa Barat yang membagi zonasi penyebaran Covid-19 sampai ke Tingkat Kelurahan/Desa atau bahkan sampai tingkat RT/RW sangat patut diterapkan.
"pemerintah supaya menyampaikan zonanya itu, mana hijau, biru, merah mana. Dari peta itu kewaspadaan masyarakatnya bisa lebih terpanggil menjaga dirinya," kata Isya saat dihubungi pewarta , Rabu (3/6/2020).
Kemudian terkait dengan hidup new normal, Isya mengatakan harus ada standar yang ditetapkan secara rata. Ia menilai pemerintah sebaiknya menetapkan standar hidup new normal pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sehingga setiap aturannya akan sama di setiap wilayah.
Semisal aturan yang diterapkan ketika hendak masuk ke tempat ibadah. Seluruh tempat ibadah harus menerapkan standar aturan yang sama seperti harus membawa surat keterangan negatif Covid-19.
Begitu juga dengan operasional pertokoan dan mall yang harus memiliki protokol kesehatan sesuai standar.
"Jangan sampai pemerintah bimbang dipersimpangan jalan antara ekonomi atau kesehatan sekarang," pungkasnya.
Seperti diketahui bahwa Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu  telah menentukan 102 daerah di Indonesia yang diizinkan untuk menerapkan adaptasi kehidupan baru atau new normal, yang juga disebut sebagai kegiatan masyarakat proaktif dan aman COVID-19.
102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh mencakup 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten, dan Lampung 2 kabupaten.
Jawa Tengah 1 kota, Kalimantan Timur 1 kabupaten, Kalimantan Tengah 1 kabupaten, Sulawesi Utara 2 kabupaten, Gorontalo 1 kabupaten, Sulawesi Tengah 3 kabupaten, Sulawesi Barat 1 kabupaten, Sulawesi Selatan 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara 5 kabupaten/kota.
Nusa Tenggara Timur 14 kabupaten/kota, Maluku Utara 2 kabupaten, Maluku 5 kabupaten/kota, Papua 17 kabupaten/kota, dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.
Provinsi Kalimantan utara belum termasuk diantara daerah yang ditetapkan new normal. Meskipun Kota Tarakan, Kalimantan Utara sendiri pada informasi awal termasuk dari 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota yang masuk kriteria pemberlakuan new normal.  Namun pada akhirnya tidak termasuk dalam 102 daerah yang ditetapkan Jokowi.
Walikota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes. dalam konfirmasinya kepada pewarta masih belum menerima edaran resmi dari Gugus Tugas Pusat terkait tidak termasuknya Kota Tarakan dalam pemberlakuan new normal.
"Walaupun Kota Tarakan belum masuk, namun pemerintah kota dan TNI/Polri telah melakukan simulasi pra new normal mengingat saat ini kurva penyebaran Covid-19 sudah melandai" ujar Khairul.

Thursday, May 7, 2020

Diskusi Webinar Keterbukaan Informasi dalam Pandemi Covid-19


Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mengikuti diskusi webinar bertemakan Fenomena Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di tengah pandemi Covid-19, Kamis (7/5).
Komisioner KI Kaltara mengikuti diskusi online yang digelar oleh  Komisi Informasi Jabar dengan Universitas Muhammadyah Bandung (UMB).
Hadir sebagai narasumber webinar, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana, Staf Ahli Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dr Corona Rintawan, S.P.Em, Prof. DR. Asep Warlan Yusuf, SH., MH. Guru Besar Unpar, dan Makroen Sanjaya Wakil Pemred RTV.
Sementara Rektor Univeristas Muhammadiyah Bandung (UMB) Prof Suyatno dalam keynote speechnya mengatakan jangan biarkan masyarakat Indonesia tersesat karena informasi hoax di tengah covid-19 ini.
“Informasi itu hal publik tidak saat pandemi saja, jadi badan publik seperti Gugus Tugas jangan ragu untuk memberikan informasi ke publik seluruh Indonesia. Jangan sampai terdepan pula informasi netizen di media sosial yang kebenarannya perlu diuji kembali,”ujar Prof. Suryatno.
Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana narasumber diskusi webinar menyampaikan topik pentingnya keterbukaan informasi di tengah pandemi.
Komisi Informasi Pusat telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19.
Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah telah berperan dalam implementasi UU KIP dalam penanganan pandemi Covid-19 ini dalam mazhab keterbukaan informasi.
“Manfaat keterbukaan informasi adalah transparansi dan akuntabilitas di badan publik, KI Pusat menilai saat pandemi negara dengan Gugus Tugasnya hadir dan informasi disampaikan sudah pas tepat dan benar,”ujar Gede.
“Satuan Gugus Tugas pun telah secara transparan dan realtime menggunakan sumberdaya yang dimilikinya untuk memberikan data terkait perkembangan pandemi Covid-19 ini baik melalui website maupun media mainstream.”imbuhnya.
Corona Rintawan staf khusus Satgas menyebutkan  coronavirus adalah virus yang berwujud mahkota dan sangat mudah dihancurkan oleh penghancur lemak.
“Resep mencegah terpapar Covid-19 ini adalah physical distancing, pakai masker dan cuci tangan selalu,”ujar Corona Rintawan.
Menurut Makroen Sanjaya, Wakil Pemred RTV mengatakan saat ini terjadi silang semrawut baik terhadap informasi publik maupun silang pendapat dari lembaga-lembaga pemerintah seperti kementrian negara dalam menyikapi intruksi presiden.
Seakan-akan negara kita belum siap dalam menghadapi pandemi ini, seperti contoh dalam data penerima BLT, proses pembagian bantuan yang carut marut bahkan terhadap larangan mudik yang multitafsir. Disatu sisi Presiden menegaskan mudik dilarang, namum ada menteri yang memberikan relaksasi yang akhirnya ditegaskan kembali oleh Ketua Gugus Tugas tentang tetap ada pelarangan mudik namun terdapat pengecualian seperti surat edaran Noomor 4 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Satuan Gugus Tugas Pusat.
Seluruh peserta diskusi webinar sepakat dan berharap agar poin-poin dalan diskusi webinar ini dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan agar hak-hak informasi publik masyarakat dapat terwujud. (roy)

Tuesday, May 5, 2020

Kebijakan Anggaran Pemerintah dalam Penanganan Covid-19


Penyebaran virus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) secara global dari hari ke hari terus bertambah. Update terakhir di Indonesia Tanggal 5 Mei 2020, tercatat 12.071 kasus positif Covid-19 dan 872 meninggal.
Kasus pertama yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Tanggal 2 Maret 2020 dalam jangka waktu 2 bulan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Virus ini pun sangat massif menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia dengan cepat mengeluarkan berbagai kebijakan yang diperlukan, salah satunya terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Melalui kebijakan dalam Inpres ini, Presiden menginstruksikan kementerian atau lembaga mengutamakan protokol yang telah ditentukan dengan merevisi anggaran dan mengajukannya kepada Menteri Keuangan.
Inpres ini juga mengatur agar kementerian atau lembaga mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa penanggulangan Covid-19 dengan memperluas serta mempermudah akses sesuai Undang Undang Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya yang kemudian ditindaklanjuti LKPP dengan menerbitkan beberapa kebijakan, antara lain: Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tim Pendampingan PBJ dalam Percepatan Penangan Covid-19.
Jika dicermati, 3 kebijakan terkait PBJ di masa darurat kesehatan akibat Covid-19 itu, tak mengatur mengenai aspek transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan PBJ. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan PBJ sangat diperlukan dalam situasi darurat kesehatan akibat Covid-19. Masyarakat harus memiliki kesempatan mendapatkan informasi mengenai PBJ yang dilakukan pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam Upaya memerangi mewabahnya virus corona atau Covid-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara telah menyatakan komitmennya akan merencanakan dan mengalokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan dan penanganan pasca Covid-19.
Keseriusan Pemerintah Provinsi Kaltara dalam menangani pandemi Covid-19 tidak tanggung-tanggung. Pemprov Kaltara telah menyiapkan 109,1 Miliar dalam refocusing dan realokasi anggaran APBD Kaltara.
Untuk itu diperlukan transparansi pemerintah dalam penggunaan anggaran Penanganan Covid-19 agar penggunaannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Secara umum, ada 3 klaster yang akan ditangani dengan menggunakan hasil refocusing dan realokasi anggaran 2020 Kaltara. Yakni klaster kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS).
Hasil refocusing keempat kalinya itu dengan total anggaran untuk penanganan Covid-19 Provinsi Kaltara mencapai Rp 109,1 miliar. Rincian penggunaan anggaran untuk kesehatan Rp 45,9 miliar (kegiatan), penanganan dampak ekonomi Rp 48,2 miliar (hibah Rp 42,6 miliar dan kegiatan Rp 5,5 miliar), dan klaster JPS Rp 15 miliar (hibah/bansos).
Komisi Informasi Kaltara mengharapkan penyediaan informasi dilakukan secara pro-aktif dan periodik agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terutama dalam proses penyaluran bantuan. Pada saat bersamaan, penyediaan infromasi itu juga memastikan para pihak yang berkepentingan mudah memperoleh data dan informasi. Selain itu, untuk menghindari masyarakat merangkum suatu informasi tak lengkap sehingga rentan terjadi peyebarkan kabar bohong atau hoaks.
Dalam hal tranparansi informasi publik, Komisi Informasi Pusat telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19 pada 6 April 2020. Poin penting surat edaran ini, yakni menjadi salah satu rujukan memastikan transparansi pemerintah di masa darurat kesehatan akibat Covid-19.
Sejauh ini, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mengapresiasi Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Kaltara karena memberikan infromasi mengenai penanganan darurat kesehatan di Provinsi Papua. Secara periodik, satgas ini telah menginformasikan jumlah pasien positif Covid-19, jumlah pasien dalam pemantauan (PDP) dan jumlah orang dalam pemantauan (ODP).
Komisi Informasi Provinsi Kaltara mengharapkan adanya keterbukaan informasi dalam pelayanan publik dalam penanganan Covid-19 agar publik atau masyarakat Kaltara mendapat informasi yang tepat dan tak menyesatkan, termasuk bantuan dana dan barang, serta penggunaan anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Kaltara.
Tentu saja berbagai bantuan yang telah diterima pemerintah sangat berharga dan tidak ternilai harganya pada masa pandemi Covid-19 ini. Namun juga menjadi penting bagi Pemerintah Provinsi Kaltara transparan dan akuntabel dalam mengelola dan menggunakan seluruh anggaran, baik yang bersumber dari APBN/APBD maupun sumbangan berbagai pihak.
Pemerintah Provinsi Kaltara harus menyiapkan informasi secara detail mengenai penggunaan anggaran juga pendistribusian anggaran dan non-anggaran agar masyarakat mengetahui apakah pembelian dan pendistribusian anggaran dan non- anggaran sudah tepat sasaran atau belum. Hal ini juga untuk mencegah peluang timbulnya niat oknum yang terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut melakukan perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang.
Hal ini sebagai bentuk pemantauan (assessment) yang dilakukan terhadap Badan Publik untuk memenuhi kewajiban akses dan layanan informasi publik terkait Covid-19. Dengan memperhatikan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2010. Juga sebagai pendampingan kepada pemerintah dalam hal ini Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Kaltara maupun Satgas Penanggulangan Covid-19 di kabupaten dan kota yang ada di wilayah Provinsi Kaltara.
Kehadiran Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan signifikan dalam lingkungan Badan Publik di Indonesia. Di satu sisi, keterbukaan informasi melahirkan semangat baru pengelolaan Badan Publik, tapi di sisi lain, menyisihkan berbagai pekerjaan rumah besar yang membutuhkan penanganan bersama, salah satunya peningkatan partisipasi publik atau masyarakat.
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, selain membutuhkan peran masyarakat, peran Badan Publik atau Penyelenggara Negara (pemerintah) menjadi penting, sesuai Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sejak diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penerapannya belum maksimal. Pengelolaan Badan Publik atau Penyelenggara Negara (pemerintah) yang transparan dan akuntabilitas yang menjadi substansi dari UU Keterbukaan Informasi Publik masih belum sesuai harapan.
Inti dari Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah upaya optimalisasi Badan Publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan segala bentuk kebijakan dan perencanaan pembangunan sesuai dengan Pasal 28 F UUD RI Tahun 1945