Penandatanganan MoU dengan Bawaslu

Ketua KI Kaltara hadir dalam Rakornas Bawaslu se Kaltara sekaligus menandatangani MoU dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara

Sidang Ajudikasi Non Litigasi secara Daring

Majelis Komisioner KI Kaltara melaksanakan sidang Pembuktian Sengketa informasi Publik

Focus Group Discussion IKIP 2021 Kalimantan Utara

Komisioner KI Pusat dan Tim IKIP Pusat melaksanakan FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 bersama Pokja IKIP 2021

Sosialisasi Monev KI Kaltara ke Kabupaten/Kota

KI Kalimanan Utara Melaksanakan Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik ke Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara

Sosialisasi Transparansi Dana Desa Provinsi Kaltara

Komisioner KI Kaltara Royan Thohuri, SE menyampaikan Paparan Perki No. 1 Tahun 2018 tentang SLIP Desa

Audiensi KI Pusat dengan Sekjen Kemendagri

Pertemuan Komisi Informasi Pusat dengan Sekretaris Jendral Kemendagri, Hadi Prabowo tentang Penguatan kesekretariatan KI Provinsi

Bimtek Sengketa Penyelesaian Informasi Publik

Komisioner KI Provinsi Kaltara mengikuti Bimtek Penyelesaian Informasi Publik di Semarang, Jawa Tengah


Pengumuman Hasil Tes Wawancara KI Kaltara

Tuesday, January 10, 2023

KI Kaltara ikuti Rakornas Komisi Informasi se Indonesia Tahun 2022

 


SEMARANG- Komisi Informasi (KI) Kaltara mengikuti kegiatan rapat kerja nasional (Rakornas) ke 13 Komisi Informasi se Indonesia, di Semarang, 12-14 Oktober. Untuk diketahui, Rakornas yang bertemakan “Peran Komisi Informasi Mengawal Penyelenggaraan Pemilu yang Transparan Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional” ini ini diikuti oleh 5 komisioner KI Kaltara ditemani 1 staf.

“Rakornas sangat penting karena sebagai penyelaras program-program Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah,” kata Ketua Komisi Informasi Kaltara, Mohamad Isya.

Rangkaian rakornas dihari pertama dibuka dengan seminar publik yang menghadirkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), kemudian dilanjutkan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dilanjutkan dengan akademisi dan pengamat keterbukaan informasi publik.

Di hari berikutnya dilaksanakan sidang pleno yang membahas materi yang sudah disiapkan dalam rapat kerja teknis (Rakernis) beberapa waktu lalu.

Isya menjelaskan, Rakornas di Semarang ini menjadi momentum untuk Komisi Informasi se Indonesia untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. “Tentunya dengan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan,” katanya. 

Dikatakannya, adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, dapat memberikan jaminan akses informasi, kontrol masyarakat serta meningkatkan pertanggungjawaban penyelenggara pemilu dan pemilihan. “Yang pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas dengan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

Dengan kegiatan Rakornas tersebut diharapkan Penyelenggara pemilu harus dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pemilu dan diukur dengan adanya indikator kesediaan dan aksesibilitas informasi.(roy)

Friday, July 22, 2022

KI Kaltara laksanakan sidang pemeriksaan awal

 


TanjungSelor, Kaltara. Secara marathon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan persidangan penyelesaian sengketa informasi publik selama dua hari berturut-turut. Pada hari Kamis, 21/7/2022, Komisi Informasi Kalimantan Utara menyidangkan 3 (tiga) register sengketa dengan Termohon Dinas ESDM Kalimantan Utara, Bappeda dan Litbang Kalimantan Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara.

Lanjut pada hari berikutnya, Jumat 22/7/2022 dilaksanakan sidang dengan Termohon Badan Pertanahan Kabupaten Nunukan. Adapun informasi yang dimohonkan berupa Hak Guna Usaha (HGU) beberapa perusahaan di Kabupaten Nunukan.

Ketua Majelis Komisioner dalam sidang tersebut, Royan Thohuri,SE. Dalam keterangannya menyampaikan agenda sidang adalah pemeriksaan awal untuk memeriksa terkait kewenangan KI Kaltara, legal standing Pemohon dan Termohon dan jangka waktu permohonan.

Thursday, June 30, 2022

Sidang Pembacaan Putusan KI Kaltara

 


Setelah beberapa waktu tertunda karena pandemi, akhirnya sengketa informasi publik 3 register sengketa dibacakan putusannya, pada Tanggal 28, 29 dan 30 Juni bertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor.

Sidang pembacaan putusan Register 001/2019 antara Pemohon Lalingka Kaltara dengan Termohon PPID Utama Pemprov Kaltara, Register 002/2019 dengan Pemohon Niko Ruru dengan Termohon Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara dan Register 003/2019 antara Lalingka Kaltara dengan PPID Utama Pemprov Kaltara, dilakukan secara Daring yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon.

Permohonan penyelesaian sengketa melalui KI Kaltara tersebut di antaranya tidak ditanggapinya permintaan informasi dan tanggapan yang diterima tidak semestinya. Untuk itu pemohon Ni Made Sudani melaporkan sengketa informasi ini ke Komisi Informasi.





Sunday, June 26, 2022

KI Kaltara Gelar FGD IKIP 2022

 



Tanjung Selor, Kaltara. Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Arya Sandhiyudha hadir pada Focus Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalimantan Utara Tahun 2022, Jumat 24/6/22.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Crown Tanjung Selor ini telah dilaksanakan sejak Tahun 2021 merupakan program prioritas Komisi Informasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024.

Dalam FGD kali ini Arya menyampaikan, bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik akan menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information) yang tertuang dalam 3 dimensi yakni lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum yang terwujud dalam 85 indikator pertanyaan.



Sementara itu, Ketua Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Isya mengemukakan, hasil penilaian ini dilakukan dengan selektif dan objektif. Melalui hasil survei dengan Informan Ahli Provinsi Kalimantan Utara, Tim Pokjda Kalimantan Utara bekerja maksimal dalam memuat data-data yang akan ditampilkan dihadapan Informan Ahli yang telah ditunjuk serta menyusun laporan penyusunan IKIP Kalimantan Utara Tahun 2022.

Tuesday, November 23, 2021

Komisi Informasi Mulai Sidangkan Sengketa Informasi Pencemaran Tambang PT.KPUC di Malinau

Tanjung Selor, 24/11/2021Komisi Informasi Kalimantan Utara memulai sidang pemeriksaan awal atas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik terkait informasi hasil investigasi dan hasil uji laboratorium sampel air sungai malinau yang tercemar limbah tambang PT. KPUC, Minggu Tgl 1/12/2021.

Andri selaku Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik tidak hadir dalam sidang pertama sengketa informasi register nomor 002/Reg-PSI/VIII/2021 pada Rabu (24/11) di Ruang Sidang Komisi Informasi Kalimantan Utara, Jalan Rambutan RT.98 Tanjung Selor, Kab Bulungan, Kalimantan Utara.

Dalam suratnya yang ditujukan kepada Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi publik dimaksud melalui Panitera Pengganti, Sugianto Albert, S.Kom., Pemohon mengajukan permohonan penundaan sidang sengketa informasi dikarenakan sedang menjadi wali acara keluarga.

Termohon dalam perkara a quo adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, mengutus 3 orang yang menerima kuasa untuk hadir dalam sidang tersebut.

Tanpa kehadiran Pemohon, sidang pertama sengketa informasi publik yang dipimpin oleh Majelis Komisioner (terdiri dari Jahar Hamid, SH. sebagai ketua, beserta Royan Thohuri, SE. dan Drs. Musnaim, M.Pd. sebagai anggota), tetap dilaksanakan. Menurut Majelis Komisioner, Pemohon dapat memberikan Kuasa kepada pihak lain untuk hadir mewakili Pemohon.

Sidang lanjutan akan dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan awal yang meliputi pemeriksaan kewenangan Komisi Informasi, legal standing Termohon, dan jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik. (roy)