Tujuan diadakannya Workshop tersebut adalah untuk mendukung keterbukaan informasi sektor tata kelola hutan dan lahan di Kalimantan Utara Serta melaksanakan Konsolidasi dan koordinasi badan publik, Komisi Informasi dan Kelompok Masyarakat Sipil dalam mendorong transparansi badan publik di Kalimantan Utara dan juga mendorong replikasi praktek-praktek baik dalam membangun keterbukaan badan publik di Kalimantan Utara.
Dalam sambutannya Ketua Komisi Informasi Kalimantan Utara, Mohamad Isya menyampaikan bahwa Informasi adalah hak setiap warga negara, Komisi Informasi akan fokus melaksanakan Sosialisasi kepada badan publik Dan masyarakat tentang Keterbukaan Informasi.
"Dengan Keterbukaan Informasi terutama terkait Tata kelola hutan dan lahan, akan meminimalisir dampak konflik sosial Dan KKN" ujarnya.
Sekretaris PLH Kaltara, Niko Ruru menyampaikan dalam sambutannya, inti dari Keterbukaan Informasi adalah bagaimana membuat masyarakat dapat mengakses Informasi untuk meningkatkan kesejahterannya dan bagi badan publik dapat menyediakan Informasi yang dibutuhkan sehingga mengurangi permohonan sengketa Informasi ke badan publik.
"Perlu ada inovasi-inovasi untuk Keterbukaan Informasi serta publikasi produk hukum di masyarakat untuk mewujudkannya" ungkap Niko.
Dalam kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili oleh Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltara Serta dihadiri pula oleh Komisioner KI Provinsi Kalimantan Barat sebagai narasumber.
Hadir pula seluruh PPID utama se Kaltara, Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kaltara Serta LSM-LSM penggiat Keterbukaan Informasi publik di Kaltara.(Roy)
.jpeg)
.jpeg)
0 comments:
Post a Comment