Surat Edaran KI Kaltara tentang Covid-19

Surat Edaran Gubernur Kaltara Tentang Covid-19

Surat Edaran KI Pusat Tentang Covid-19

Friday, March 29, 2019

Sosialisasi SLIP Desa

Upaya mensosialisasikan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Utara terus dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, hal ini dibuktikan dengan Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik Desa oleh Komisi Informasi Kaltara pada kegiatan Rapat koordinasi Program Inovasi Desa se Kaliamantan Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan di SwissBell Hotel Tarakan ini berlangsung pada Tgl 25 s.d 28 Maret 2018 yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM. Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Kaltara, Royan Thohuri, SE. memaparkan tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa yang merupakan landasan terbitnya PERKI No. 1 Tahum 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Desa.


Peserta dalam kegiatan tersebut adalah perwakilan Camat, Kepala Desa, DPMD se Kaltara dan Bappeda berasal dari 4 Kabupaten di Kaltara. Terdapat kurang lebih 400 desa di Provinsi Kalimantan Utara yang mendapat guyuran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sehingga dibutuhkan transparansi dalam penggunaanya untuk meningkatkan “trust” atau kepercayaan masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat maka partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi anggaran desa akan meningkat pula. Hal ini sejalan dengan prinsip Undang-undang Desa dan Keterbukaan Informasi yakni Prinsip keterbukaan, Akuntabilitas dan partisipasi.


Saat ini Sistem Informasi Desa belum dapat berjalan sepenuhnya di Provinsi Kalimantan Utara dikarenakan masih banyak Pemerintah Desa yang belum membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Desa. Seyogyanya Proses penggunaan dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan wajib diketahui masyarakat, baik melalui spanduk/baliho, Koran desa, papan pengumuman atau melalui web desa.

Pemerintah daerah harus mendorong Pemerintah Desa sebagai fungsi koordinasi dan fasilitasi agar sistem informasi desa dapat dibangun merata diseluruh wilayah sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam membangun desa. (roy)

0 comments:

Post a Comment